RILIS INDONESIA.Com, Lampung – Dua minggu telah berlalu sejak tanah longsor menerjang kawasan pesisir Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk menanggulangi dampaknya.
Bangunan milik Amelia, warga Dusun 04 RT 07 RW 04, masih dalam kondisi memprihatinkan. Dinding dan pondasi rumah tampak menggantung, sementara tanah di bawahnya amblas tergerus air laut. Meski pihak pemerintah telah mengimbau agar rumah tersebut tidak dihuni sementara waktu, faktanya belum ada tindak lanjut berupa perbaikan ataupun bantuan konkret bagi korban.
Kini, Amelia terpaksa mengungsi di rumah saudaranya. Ia mengaku pasrah menunggu kepastian dari pemerintah, sembari berharap rumahnya tidak benar-benar roboh sebelum mendapat perhatian.
“Saya sudah disuruh keluar dari rumah karena katanya berbahaya, tapi sampai sekarang belum ada bantuan. Pemerintah seolah diam. Saya cuma minta kepastian bantuan dari pemerintah,” tutur Amelia dengan suara terbata disertai air mata.
Keluhan itu mencerminkan lemahnya kepedulian pemerintah terhadap warga yang tertimpa musibah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pejabat dari Dinas Sosial, Dinas Perkim, maupun BPBD Lampung Selatan yang turun langsung memberikan solusi konkret di lapangan.
Sebelumnya, sejumlah media lokal juga menyoroti lambannya respon pemerintah terhadap bencana tersebut. Namun dua minggu pascakejadian, koordinasi lintas instansi belum terlihat berjalan. Tidak ada pernyataan resmi dari kepala dinas terkait mengenai langkah penanganan, mitigasi, maupun rencana perbaikan lokasi terdampak.
Padahal, kondisi bangunan saat ini berpotensi ambruk total jika terjadi hujan deras atau pergerakan tanah susulan. Warga khawatir pemerintah baru akan bertindak setelah jatuh korban jiwa atau kerusakan semakin meluas.
Sementara itu, Camat Rajabasa, Firdaus, membenarkan bahwa pihak kecamatan telah mengambil langkah awal sesaat setelah kejadian. Menurutnya, bantuan logistik telah diberikan dan proposal bantuan telah diajukan ke instansi terkait.
“Kami langsung turun saat kejadian, bantuan logistik sudah kami berikan. Saat ini proposal bantuan sudah kami sampaikan ke BPBD dan sedang dalam proses,” ujar Firdaus saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (12/10/2025).
Meski begitu, hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut di lapangan. Minimnya antisipasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi menguatkan kesan bahwa Pemkab baru bergerak setelah tekanan publik meningkat. Sikap pasif semacam ini tak hanya menggambarkan lemahnya manajemen bencana di tingkat daerah, tetapi juga menunjukkan abaian terhadap keselamatan warganya sendiri.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada kepastian kapan perbaikan akan dilakukan, serta belum terlihat adanya bantuan lanjutan maupun upaya relokasi sementara dari Pemkab Lampung Selatan.
(Tim)
