RILIS INDONESIA.Com, Lampung – Program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sejatinya hadir dengan niat mulia: memastikan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia benar-benar terpenuhi. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
“Sejumlah laporan dari media lokal mengungkap adanya penyalahgunaan oleh oknum suplier. Program yang seharusnya menjadi sarana pemenuhan gizi justru dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Mulai dari keterlambatan distribusi hingga kualitas bahan pangan yang jauh dari standar, semua itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaannya.
“Anton, seorang pengusaha sekaligus pemerhati pendidikan dan kesehatan, menilai program MBG perlu dievaluasi serius meski berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Kalau memang tujuannya untuk memenuhi gizi anak-anak, ibu hamil, dan lansia, manfaatnya harus benar-benar sampai kepada mereka. Lebih baik jika bantuannya diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga keluarga penerima bisa menentukan sendiri kebutuhan gizi yang tepat,” ujar Anton.
“Menurutnya, pola distribusi dalam bentuk makanan sering membuka celah keuntungan besar bagi pengelola maupun suplier. Akibatnya, masyarakat sebagai penerima manfaat justru tidak merasakan hasil optimal.
“Masyarakat pun berharap pemerintah pusat meninjau ulang mekanisme distribusi MBG. Program yang semula ditujukan untuk menyehatkan generasi bangsa dan menjaga kesehatan ibu hamil serta lansia ini, jangan sampai bergeser menjadi sekadar proyek bisnis segelintir pihak.
“Anton menegaskan, kualitas harus menjadi prioritas utama.
Jangan sampai program besar yang digagas Presiden ini tercoreng hanya karena ulah beberapa oknum. Kalau bahan makanan datang dengan kualitas rendah atau distribusinya terlambat, sama saja tidak ada manfaatnya. Anak-anak membutuhkan gizi sehat dengan pola empat sehat lima sempurna, bukan sekadar formalitas proyek,” tegasnya.
“Ia juga mendorong adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaksanaan. Masyarakat, menurutnya, perlu dilibatkan dalam proses evaluasi agar program benar-benar terbuka dan tepat sasaran.
“Kalau pemerintah pusat dan daerah serius, saya yakin program MBG bisa berjalan baik. Tapi harus ada keterbukaan dan kontrol langsung di lapangan. Jangan sampai masyarakat kecil yang akhirnya jadi korban,” tambahnya.
“Meski menuai polemik, masyarakat Lampung Selatan tetap menyimpan harapan. Mereka ingin agar program MBG tidak kehilangan ruh awalnya sebagai upaya mulia untuk menyehatkan bangsa. Semua kini menanti langkah tegas Presiden Prabowo Subianto agar program ini benar-benar membawa manfaat nyata dan menjadi warisan positif bagi generasi mendatang.
“Bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi rahasia umum. Mereka melihat bagaimana MBG kerap dijadikan ajang rebutan para suplier yang lebih sibuk mencari keuntungan pribadi, alih-alih berfokus pada tujuan mulia
“Memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Mencegah stunting dan kekurangan gizi.
Menjamin generasi muda Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat.
“Program MBG biasanya diwujudkan melalui pemberian makanan bergizi setiap hari di sekolah dasar serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Namun esensinya harus kembali pada tujuan utama: pemenuhan gizi yang sehat, berkualitas, dan tepat sasaran.(Red)
