RILIS INDONESIA.Com, Lampung – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan sosialisasi layanan pensiun terpadu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), Senin (15/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sebesi, Gedung PKK Lampung Selatan tersebut diikuti ratusan PNS dari berbagai perangkat daerah. Para peserta merupakan pegawai yang dijadwalkan pensiun pada periode 1 Januari hingga 1 Desember 2026, mulai dari golongan I hingga IV.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, saat membacakan sambutan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan fase baru dalam kehidupan.
Menurutnya, purna tugas merupakan peralihan peran dari rutinitas birokrasi menuju pengabdian sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Pensiun bukan berarti berhenti berkontribusi. Justru ini adalah momentum untuk tetap berkarya dan memberi manfaat, meskipun dalam ruang pengabdian yang berbeda,” ujar Edy Firnandi.
Ia menjelaskan, sosialisasi layanan pensiun terpadu ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses administrasi kepensiunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah, lanjutnya, melalui BKD berkomitmen agar Surat Keputusan (SK) pensiun dapat diterbitkan dan diterima oleh PNS paling lambat enam bulan sebelum Tanggal Mulai Terhitung (TMT) BUP.
“Ini adalah bentuk penghormatan negara atas puluhan tahun pengabdian para ASN. Kami ingin memastikan hak-hak pensiun tidak terkendala dan memberikan rasa aman serta ketenangan bagi pegawai yang memasuki masa purna tugas,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris BKD Kabupaten Lampung Selatan, Dharma Kurniawan, mengungkapkan bahwa jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun pada periode tersebut sebanyak 366 orang.
Rinciannya, PNS Golongan IV sebanyak 193 orang, Golongan III sebanyak 147 orang, Golongan II sebanyak 25 orang, dan Golongan I sebanyak 1 orang.
Berdasarkan jabatan, terdiri dari satu orang pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), lima orang administrator (eselon III), 18 orang pengawas (eselon IV), 289 orang pejabat fungsional yang meliputi guru, tenaga kesehatan, dan lainnya, serta 53 orang pelaksana.
“Peserta sosialisasi ini merupakan PNS yang akan memasuki BUP dengan TMT mulai 1 Januari hingga 1 Desember 2026,” jelas Dharma.
Melalui kegiatan ini, BKD berharap proses transisi menuju masa pensiun dapat berjalan lancar, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hak bagi seluruh PNS yang akan mengakhiri masa tugasnya.(Red)
