RILIS INDONESIA.COM – Bandar Lampung – 18 Desember 2025, Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan Transparansi Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Aspal, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kualitas Hasil Pekerjaan di Jalan Cendana Gg. Durian Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
Dari hasil pengamatan awak media dilapangan, Proyek Pekerjaan Aspal Diduga kuat tidak sesuai dengan bestek atau petunjuk teknis yang ada dalam perencanaan. Sorotan paling tajam muncul pada kualitas Fisik Aspal (AMP).
Awak media yang turun ke lapangan mendapatkan fakta bahwa pekerjaan yang diduga tak sesuai Spesifikasi Teknis (SPEKTEK). Proyek Pekerjaan Aspal yang diharapkan Masyarakat menciptakan sarana jalan yang baik dan berkualitas, justru menuai kritik tajam, Alih-alih jadi cerita sukses bagi masyarakat, akan tetapi proyek ini disebut-sebut berubah menjadi “Proyek Asal Jadi”.
Keluhan yang muncul bukan sekedar menjadi pertanyaan, tetapi kekecewaan serius pada pelaksanaan program. Konsekuensinya sangat fatal. Pekerjaan yang dibangun seharusnya bermanfaat untuk warga setempat dan berfungsi selama bertahun-tahun, kini terancam rapuh dan cepat rusak. Anggaran negara terancam menjadi sia-sia.
Temuan yang paling disorot tajam di lapangan adalah tidak adanya Papan Informasi Proyek. Tanpa Papan Informasi/Pang Proyek, Publik tidak bisa mengetahui siapa pelaksananya, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber dananya, dan berapa volume pekerjaannya. Bila pekerjaan ini merupakan Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, tidak ada “Pengawas Lapangan” dari Dinas PU Kota Bandar Lampung yang hadir ditengah-tengah pekerjaan yang sedang berlangsung. Proyek ini seolah berjalan dalam senyap, membuatnya dijuluki sebagai “PROYEK SILUMAN”.
Lebih miris lagi, tidak ada pemberitahuan kepada Pamong setempat yang tidak ingin disebutkan namanaya tekait pekerjaan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi pertanyaan publik bagaimana pekerjaan bisa dimulai tanpa ada ijin dari lingkungan setempat. Ijin lingkungan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, tanpa adanya ijin lingkungan, pekerjaan seyogyanya belum bisa dimulai.
“Tidak ada pemberitahuan kepada kami bila pekerjaan dilaksanakan pada hari ini, saya kesini mendapat informasi dari warga bila ada pekerjaan pengaspalan jalan diwilayah saya, saat saya tiba dilokasi pekerjaan sudah mau selesai” Ujar Pamong tersebut kepada awak media.
“Ada beberapa titik pekerjaan aspal terlihat tipis, terkelupas dan bergelombang, bahkan warna aspalnya kenapa bisa hitam pekat seperti ada campuran warna oli bekas, diduga ada praktik aspal ‘goreng’ yang dibakar di area pemukiman warga. Ini jelas tidak sesuai standar”, tambah pamong tersebut kepada awak media
“Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Terkait harus ambil tindakan tegas. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap material serta metode pelaksanaan proyek. Jangan sampai kegiatan tersebut hanya menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan saja” tegas pamong dengan nada kesal.
Kejadian lain yang terjadi dilapangan adanya dugaan menghalangi kerja-kerja jurnalis, awak media yang turun ke lapangan untuk sekedar mencari informasi atau konfirmasi justru mendapat cacian oleh seorang Perempuan berkacamata, memakai topi caping dan memakai masker yang diduga sebagai “Pengawas Proyek”.

“kami sebagai awak media bekerja dilindungi undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, kami hanya ingin menkonfirmasi terkait pekerjaan yang sedang berlangsung, tetapi yang kami dapat bukan informasi atau keterangan, namun yang kami dapat justru berupa cacian dan makian” keluh insan media yang turun ke lapangan.
“Pekerjaan proyek ini baru saja selesai di kerjakan, anehnya tidak ada papan informasi yang terpasang di lokasi proyek, Menurut aturan Papan Nama Proyek harus sudah terpasang sebelum dan selama Kegiatan dilaksanakan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, saat kami konfirmasi hal tersebut kepada pengawas proyek, sikap mereka tertutup, menghindar kemudian mencaci kami” tambah insan media dilapangan.
“Bisa kita saksikan bersama, beberapa pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), bahkan beberapa pekerja lain menggunakan ‘Sandal Jepit’ saat bekerja, hal terebut sangat berbahaya bagi pekerja, pengawasan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek ini patut untuk di evaluasi” tutup insan media di lapangan.
Absennya papan informasi ini bukanlah kelalaian sepele. Ini adalah pelanggaran terhadap amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Serta Perpres nomor 54 tahun 2012 mengatur bahwa setiap pembangunan fisik yang menggunakan anggaran negara ”WAJIB” untuk memasang papan nama proyek.
Dugaan Pelanggaran Regulasi: Dari UU Jasa Konstruksi hingga Permen PUPR, Temuan lapangan tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah aturan penting, di antaranya :
– UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi – Pasal 59 :
Mengatur kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis.
– PP No. 12 Tahun 2019 :
Penggunaan anggaran negara wajib akuntabel, efektif, serta berorientasi pada hasil.
– Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 :
Pengawasan harus dilakukan sejak awal pekerjaan hingga selesai.
– UU No. 1 Tahun 1970 adalah landasan hukum utama tentang Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia :
mengatur kewajiban pengusaha untuk menciptakan tempat kerja aman (APD, lingkungan sehat, pelatihan) dan hak pekerja untuk dilindungi.
Publik kini menunggu transparansi dan sikap tegas dari pemerintah daerah agar proyek yang menggunakan anggaran negara ini berjalan sesuai aturan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(Red/Tim Investigasi)
