RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi keynote speaker pada Tax Gathering DJP Bengkulu dan Lampung di Hotel Radisson, Rabu 17/6/2026. Acara bertema “Sinergi Kolaborasi Optimalkan Kepatuhan Pajak untuk Pertumbuhan Ekonomi Lampung” dihadiri 203 wajib pajak badan dan orang pribadi kontributor besar penerimaan negara.
Tax Gathering jadi wadah silaturahmi, komunikasi terbuka, dan penguatan kemitraan antara DJP dengan wajib pajak, sekaligus penyampaian arah kebijakan perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menyebut pajak dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, subsidi energi dan pupuk. Lampung punya potensi ekonomi besar: sawit, kopi, karet, lada, ubi kayu, dan UMKM berkembang. Tapi potensi itu belum maksimal jadi penerimaan negara.
Data 2025: PDRB Lampung Rp578,2 triliun, realisasi pajak Rp7,77 triliun, tax ratio 1,47%. DJP dorong optimalisasi lewat penguatan data, perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.
“Pelayanan baik hanya dari institusi berintegritas,” ujar Sigit.
Apresiasi ke Pelaku Usaha
Gubernur Mirza mengapresiasi pelaku usaha sebagai mitra strategis pembangunan. Struktur ekonomi Lampung ditopang pertanian 26,9%, industri pengolahan 19,11%, perdagangan 13,36%. Fokus jaga stabilitas harga padi, jagung, singkong membuat pertumbuhan ekonomi Lampung 5,28%, di atas rata-rata nasional.
Realisasi investasi 2025 tumbuh 57,25%, dominan PMDN. Harga komoditas membaik dongkrak daya beli desa: penjualan kendaraan naik 21% dan kepatuhan pajak meningkat.
Tantangan terbesar: kapasitas industri pengolahan masih terbatas untuk serap hasil pertanian, perkebunan, peternakan melimpah. Karena itu Gubernur ajak pelaku usaha masuk hilirisasi untuk naikkan nilai tambah dan daya saing.
“Lampung maju kalau kita bersatu, bergerak bersama, arah sama. Jadikan pajak instrumen gotong royong untuk Lampung maju, sejahtera, berdaya saing,” pungkas Mirza. (**)
