Peran PT Citi Asia Internasional dalam mendukung pelaksanaan Smart Governance melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu bagian dari Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam sebuah proyek. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan hal-hal baru di luar perkuliahan.Sintia Maulida, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang berkesempatan mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di salah satu mitra yang terdaftar dalam program MSIB yaitu PT. Citi Asia Internasional pada posisi Smart Branding For Sustainability Tourism. Citiasia, Inc. merupakan pionir konsultan dan implementasi smart city di Indonesia yang berdiri sejak 2015. Citiasia, inc telah melayani institusi publik dan bisnis untuk akselerasi kinerja berkelanjutan dan berkontribusi pada nilai-nilai sosial. Citiasia berkomitmen dan menjadi pelopor gerakan smart city di Indonesia, Citiasia memfasilitasi sektor publik dan pihak swasta dalam mengembangkan inovasi cerdas untuk peningkatan kinerja yang berdampak dan berkelanjutan di era digital.Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menyelaraskan visi pembangunan smart city melalui strategi pembangunan daerah yang holistik dan inovatif. Citiasia, Inc. telah mengembangkan Program Studi Independen Bersertifikat Smart Branding for Sustainability Tourism. Program ini bertujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam mempelajari dasar pengetahuan smart city dan mengaplikasikan kompetensi yang didapat dengan berpartisipasi dalam pengembangan inovasi dan solusi bagi smart city yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan wilayah di Indonesia. Salah satunya, yaitu Smart Governance yang merupakan salah satu dimensi Smart City.Smart Governance adalah dimensi tentang tata kelola, yang umumnya membahas tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Oleh karena itu, Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.Melihat dari permasalahan yang sering kali dihadapi oleh masyarakat, seperti birokrasi yang lambat, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya transparansi yang sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif. Selain itu, banyak proses administratif yang masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat efisiensi dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, Pemerintah daerah perlu menerapkan Smart Governance di daerah nya untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Inisiatif pembangunan Smart Governance diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:A. Pelayanan Publik (Public Service). – Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.B. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy).Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, ebudgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-Gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e- Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.C. Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy).- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.Jika pemerintah daerah berhasil menerapkan smart governance di daerah nya, dampak positif yang akan diterima, yaitu peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik dengan proses yang lebih cepat dan akurat. Transparansi yang lebih baik akan tercipta melalui sistem yang dapat dipantau secara real-time, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan semakin meningkat, karena teknologi dapat memudahkan komunikasi antara pemerintah dan warga. Penerapan smart governance juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya daerah, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.Email: sintiamaulida314@gmail.com