RILIS INDONESIA.Com –
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali membuktikan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang baik dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menandai keberhasilan kelima kalinya secara berturut-turut bagi daerah tersebut.(26/0625)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD TA 2024 disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam acara resmi yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menyatakan bahwa opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang tertib, sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
“Predikat WTP ini bukan sekadar capaian, namun merupakan tanggung jawab besar yang harus senantiasa dijaga. Ini mencerminkan upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Hamartoni.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Kami menghargai komitmen dan usaha seluruh pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Hal ini sangat penting agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Nugroho.
Acara penyerahan LHP atas LKPD ini turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, unsur pimpinan DPRD, serta pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap keberhasilan ini dapat menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kompetitif (TPN)
