RILIS INDONESIA.COM – Bandar Lampung – Awak media mencoba mengungkap fakta pada suatu lokasi yang diduga lokasi tersebut digunakan sebagai tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah padat penduduk. Kali ini, aktivitas mencurigakan ditemukan di Jalan Soekarno-Hatta (By Pass), Tanjung Senang, Bandar Lampung (4/10/2025).
Bermula dari laporan warga sekitar yang enggan identitasnya dipublikasikan demi alasan keamanan, tim investigasi bergerak cepat menuju lokasi. Hasilnya cukup mengejutkan sebuah gudang tanpa plang nama, berdiri berdampingan dengan kios dan rumah warga, yang ternyata diduga dijadikan tempat penimbunan BBM subsidi jenis solar.
Warga sekitar merasa resah dengan keberadaan gudang BBM ilegal itu. Sudah cukup lama tapi tidak pernah tersentuh Aparat Penegak Hukum(APH), lokasi yang berada di kawasan padat penduduk dinilai sangat rawan terjadi kebakaran.
Saat awak media turun ke lokasi, tampak sebuah mobil Truck Keluar dari dalam gudang tersebut, namun saat hendak dikonfirmasi truk tersebut tancap gas tanpa membuka kaca dan memberikan informasi apapun.
Praktik penimbunan BBM subsidi jelas merugikan negara sekaligus masyarakat kecil yang seharusnya berhak mendapatkan bahan bakar tersebut.
Sebagaimana diketahui, Untuk Mafia Minyak BBM ilegal Bisa Dikenakan (UU) Undang-Undang Migas. Pelaku di jerat dengan pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7, Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang JO pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pidana JO pasal 188 KUHP pidana di pedana Dengan pidana penjara paling Lama 6 (enam ) Tahun dan pidana Denda paling banyak Rp. 60,000,000,000,(Enam puluh Miliar Rupiah),
Dapat dikatakan,Perpres 191/2014 dan perubahan nya secara spesifik melarang penimbunan dan /atau Penyimpanan Minyak tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (gas Oil).
Di sisi lain pasal 53 Jo , pasal 23 ayat (2) huruf C Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ( UU 22 /2001) kemudian mengatur bahwa, :
Setiap Orang yang Melakukan, Pengolahan Sebagaimana di maksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha pengolahan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50,000,000,000,00 (lima puluh miliar rupiah),
Pengangkutan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan denda paling tinggi Rp 40,000,000,000,00 (empat puluh miliar rupiah),
Penyimpanan sebagimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan dipidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun dan denda paling tinggi Rp 30,000,000,000,00( tiga puluh miliar rupiah). (Red/Tim)
