RILIS INDONESIA.Com – Kutai Kartanegara, – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat evaluasi pembangunan fisik Tahap II sebagai bagian dari upaya mengejar target Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Evaluasi tersebut digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026), dengan melibatkan pihak swasta, investor, kementerian dan lembaga, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan percepatan pembangunan harus tetap diimbangi dengan penerapan standar keselamatan kerja, kualitas konstruksi, dan keberlanjutan lingkungan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028,” ujar Basuki, dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/7/2026).
“Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.
Rincian Pembangunan Proyek IKN Basuki menjelaskan, pembangunan IKN berjalan melalui tiga skema pembiayaan, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik.
Sebanyak sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki persiapan lelang. Sementara itu, proyek yang masih dikerjakan mencakup pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar perkotaan di IKN. Basuki menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik.
Dari jumlah itu, 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Sejumlah proyek strategis yang berjalan meliputi pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak sebelas paket telah rampung, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, proyek yang masih dikerjakan berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan IKN.
Ada pula pembangunan dengan skema investasi swasta yang mencakup 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sementara itu, sebanyak sembilan proyek telah selesai dibangun, sementara enam proyek lainnya memasuki tahap konstruksi, seperti Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri dari tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya. (Kompas/MriNews)
