RILIS INDONESIA.Com – JAKARTA – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Setelah empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan mulai mengarah pada sosok lain.
Seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) berinisial TK kini menjalani pemeriksaan internal di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Johnny menegaskan, pemeriksaan terhadap TK berlangsung melalui dua jalur. Pertama, pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran profesi. Kedua, pendalaman keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.
Nama TK Muncul di Rapat Kapolri dan DPR
Nama TK sebelumnya muncul dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan dugaan alur perintah yang melibatkan sejumlah perwira. Salah satunya, tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta disebut diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada sosok berinisial LSP dan memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Empat Perwira Tinggi Telah Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus ini kemudian berlanjut pada pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Polri juga disebut telah memberhentikan Ahrie Sonta dari kedinasan kepolisian.
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK kini menjadi bagian dari pendalaman perkara. Polri menyatakan proses etik dan penyidikan pidana berjalan bersamaan untuk mengungkap peran setiap pihak dalam dugaan praktik penyadapan tersebut.
