RILIS INDONESIA.COM – LAMPUNG SELATAN – Penutupan lahan Land Clearing diatas lahan rencana pembangunan pondok pesantren Yayasan Syarifudin Umar Direza disamping perumahan Griya Cemerlang 1 Gunung Langgar, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan penghentian kegiatan tersebut karena khawatir kondisi lahan yang telah dibuka dan dibiarkan tanpa penanganan memadai berpotensi menimbulkan bencana longsor, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Berdasarkan penelusuran informasi di lokasi pada Rabu (18/11/2026), persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dihentikannya aktivitas pembukaan lahan, melainkan juga menyangkut keselamatan warga yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab memastikan kondisi lahan tetap aman setelah kegiatan land clearing dihentikan.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena kawasan Gunung Langgar memiliki karakteristik geografis perbukitan dengan kondisi lahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih ketika memasuki musim penghujan.
Warga Khawatir Lahan Terbuka Memicu Longsor
Penghentian aktivitas land clearing yang dilakukan setelah adanya tindakan dari DLH Provinsi Lampung menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat sekitar. Warga menilai, penghentian kegiatan tanpa disertai langkah pengamanan dan penataan kembali kondisi lahan dapat meninggalkan persoalan lingkungan yang justru berisiko bagi permukiman.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ketika permukaan tanah terbuka dan vegetasi penutup berkurang, air hujan dapat meningkatkan potensi erosi serta mengganggu kestabilan tanah, bergantung pada kemiringan lereng, kondisi geologi, dan sistem drainase di kawasan tersebut.
Masyarakat tentu tidak ingin menunggu sampai terjadi longsor atau kerusakan bangunan sebelum ada tindakan nyata dari pemerintah maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pembukaan lahan tersebut.
Bagi warga, persoalan ini menyangkut rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru dikhawatirkan berada dalam ancaman apabila kondisi lahan di sekitarnya tidak segera ditangani secara tepat.
Warga Sampaikan Kekhawatiran, Minta Pemerintah Turun Langsung ke Lokasi
Kekhawatiran terhadap kondisi lahan yang telah dibuka juga menjadi perhatian sejumlah warga yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Langgar. Mereka berharap penghentian aktivitas land clearing tidak hanya sebatas menghentikan kegiatan pembukaan lahan, tetapi juga diikuti langkah konkret untuk memastikan kondisi tanah dan lingkungan tetap aman.
Salah seorang warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi land clearing, Alfino, sudah 3 bulan lebih bermukim dikawasan tersebut, mengungkapkan bahwa kondisi lahan setelah aktivitas dihentikan perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa lahan yang sudah terbuka tidak akan menimbulkan dampak terhadap rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal.
“Saya pribadi berharap agar pekerjaan land clearing dapat di lanjutkan karena bila tidak dilanjutkan dikhawatirkan akan terjadi longsor dikawasan permukiman tempat kami tinggal, apalagi saat ini sudah masuk musim penghujan,” ungkapnya saat ditemui di sekitar kawasan Gunung Langgar, Rabu (18/11/2026).
Warga lainnya, Ayu, juga menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak hanya melakukan penghentian aktivitas, tetapi turut memeriksa kondisi tanah, kemiringan lereng, serta saluran pembuangan air di sekitar lokasi.
“Kami berharap kepada DLH Provinsi Lampung, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar bisa segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan land clearing dikawasan permukiman kami, karena kami ingin nyaman tanpa timbul rasa kekhawatiran akan terjadinya longsor,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan harus menjadi perhatian utama. Terlebih, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kondisi tanah terbuka dan sistem aliran air yang tidak tertata dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko erosi maupun pergerakan tanah.
Sementara itu, Harapan yang sama juga diutarakan oleh Rian dan Karel, warga perumahan Griya Cemerlang Tahap 3, mereka berharap adanya percepatan pelaksanaan pekerjaan land clearing dikawasan permukimana tempat mereka tinggal.
Keterangan sejumlah warga tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang di Gunung Langgar bukan hanya mengenai penghentian aktivitas pembukaan lahan, melainkan juga menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keselamatan lingkungan.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh dan tidak menunggu sampai muncul dampak yang merugikan masyarakat.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, kepastian mengenai keamanan lahan menjadi hal penting. Mereka ingin tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya longsor, terutama saat musim hujan.
Penutupan Aktivitas Bukan Berarti Persoalan Selesai
Langkah DLH Provinsi Lampung menghentikan atau menutup aktivitas land clearing patut ditempatkan dalam kerangka pengawasan lingkungan. Namun, penghentian kegiatan tidak boleh menjadi akhir dari tanggung jawab penanganan dampak lingkungan di lapangan.
Ada persoalan mendasar yang perlu dijawab: bagaimana kondisi aktual lahan setelah aktivitas dihentikan? Apakah sudah dilakukan pengamanan lereng, pengendalian aliran air permukaan, pemasangan sistem drainase sementara, serta upaya pencegahan erosi?
Jika belum, pemerintah harus segera memastikan adanya langkah mitigasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis.
Penanganan tidak cukup hanya dengan memasang tanda larangan atau menghentikan operasional alat berat. Lahan yang telah mengalami perubahan kontur membutuhkan evaluasi teknis, terutama apabila terdapat bagian lereng yang curam, tanah terbuka, atau aliran air yang mengarah ke kawasan permukiman.
Ancaman Longsor Perlu Ditangani Secara Serius
Kekhawatiran warga juga memiliki relevansi dengan perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi geografis Gunung Langgar.
Dalam publikasi resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan pada Februari 2026, disebutkan bahwa BPBD menerima konsultasi dari pihak pengembang Perumahan Griya Cemerlang dan perwakilan pondok pesantren terkait koordinasi mitigasi bencana di kawasan Gunung Langgar.
Pertemuan tersebut membahas kondisi geografis lahan yang cukup terjal dan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman serta lingkungan pondok pesantren.
Informasi tersebut menjadi catatan penting bahwa persoalan kemiringan lahan dan mitigasi bencana di kawasan Gunung Langgar memang memerlukan perhatian serius. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi longsor tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan sepele.
Pemerintah Jangan Menunggu Sampai Ada Korban
Dalam persoalan ini, DLH Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, BPBD, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa perlu mengambil langkah koordinatif.
Setidaknya terdapat beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan, yakni pemeriksaan kondisi lereng, pemetaan titik rawan longsor, evaluasi sistem drainase, serta penentuan langkah pengamanan sementara selama aktivitas land clearing belum diperbolehkan kembali.
DLH Provinsi Lampung juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penutupan kegiatan, hasil pemeriksaan lingkungan, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas apa pun di lokasi tersebut dapat dipertimbangkan kembali.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas
Warga tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan sulit antara menerima aktivitas pembukaan lahan yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan atau menghadapi risiko lahan terbuka tanpa penanganan setelah kegiatan dihentikan.
Pemerintah harus hadir memberikan kepastian melalui pemeriksaan teknis yang transparan, langkah mitigasi yang nyata, dan pengawasan berkelanjutan.
Jangan sampai persoalan lingkungan baru mendapatkan perhatian penuh setelah bencana terjadi dan masyarakat menjadi korban.
Menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan merupakan satu langkah pengawasan. Namun, memastikan lahan tetap aman dan masyarakat terlindungi adalah tanggung jawab yang tidak boleh berhenti sampai di situ.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan pemberitaan dan profesionalisme jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, BPBD, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, Pemerintah Desa Sabah Balau, pihak pengembang Perumahan Griya Cemerlang, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan konfirmasi, klarifikasi, hak jawab, maupun hak sanggah atas informasi yang disajikan.
Redaksi siap menerima penjelasan, tanggapan, data pendukung, serta keterangan resmi dari seluruh pihak terkait guna melengkapi informasi dan memastikan pemberitaan tetap berimbang, akurat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
Setiap tanggapan yang disampaikan akan menjadi bagian dari upaya redaksi dalam menghadirkan informasi yang transparan dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan fakta maupun perspektifnya kepada publik.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari kepentingan publik, khususnya terkait pengawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat di kawasan Gunung Langgar, bukan untuk menyudutkan atau menghakimi pihak tertentu. (Red)
