Rilis Indonesia.com – Lampung – Sejumlah warga Lampung mengangkat kekhawatiran terkait pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sudin daerah pemilihan (dapil) Lampung. Dilaporkan bahwa tidak pernah hadir langsung pada lokasi-lokasi reses yang telah ditentukan, meskipun anggaran yang dialokasikan mencapai Rp702 juta per periode reses, yang dibagi ke 22 titik reses di berbagai wilayah dapil.
Menurut informasi yang diterima, setiap titik reses direncanakan hanya mengundang maksimal 100 orang peserta. Namun, muncul pertanyaan mengenai penggunaan anggaran, terutama terkait pemberian uang bensin sebagai pengganti kehadiran dan dugaan kelebihan anggaran yang tidak jelas penggunaannya di setiap lokasi reses.
Warga yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan bahwa kegiatan yang seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi justru terasa kurang optimal. “Kita jarang melihat anggota DPR langsung datang, hanya ada tim atau surat kabar yang menyebarkan undangan. Padahal kita punya banyak keluhan tentang infrastruktur, pertanian, dan pendidikan di daerah ini,” ujar salah satu warga, (Selasa 27 Januari 2026)
Ketika ditanya mengenai sejauh mana aspirasi rakyat Lampung yang diserap melalui program reses ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak anggota DPR RI terkait atau panitia pelaksana. Beberapa elemen masyarakat mengimbau agar pelaksanaan reses lebih transparan, dengan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan anggaran dan pemenuhan fungsi sebagai wadah komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat..(Red)
