5 Personel Polres OKU Selatan Di-PTDH Karena Narkoba, Kapolres: Tak Ada Perlindungan Bagi Pelanggar

Redaksi MRI
Oleh
3 Menit Baca

RILIS INDONESIA.Com – OKU SELATAN –
Komitmen pemberantasan narkotika di lingkungan Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga berlaku bagi internal kepolisian.

Sebanyak lima personel dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti melakukan pelanggaran terkait narkotika. Penindakan tersebut dilakukan sejak AKBP I Made Redi H., S.H., S.I.K., M.I.K., menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan pada Juli 2025.

Dari lima personel tersebut, tiga telah resmi diberhentikan melalui upacara PTDH pada 25 Mei 2026. Sementara dua lainnya telah dijatuhi putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan masih menunggu penerbitan surat keputusan Kapolda Sumatera Selatan.

Kelima personel tersebut masing-masing Bripka YV, Bripka ICK, Bripka EK, Bripka D, dan Briptu MRR. Khusus Bripka YV, selain dijatuhi sanksi etik berupa PTDH, yang bersangkutan juga telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp2 miliar dalam perkara narkotika di pengadilan umum.

- Advertisement -

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi H. menegaskan, tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, termasuk terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian,” ujarnya.Sabtu,(21/11/2026).

“Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri, sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Menurut dia, penindakan terhadap personel yang melanggar merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan dalam menjaga profesionalisme, disiplin, dan integritas institusi Polri.

Namun, penegakan sanksi harus diikuti penguatan pengawasan dan pembinaan internal agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

“Kami tidak menjadikan banyaknya anggota yang diberhentikan sebagai ukuran keberhasilan. Justru setiap pelanggaran menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperkuat, pembinaan harus diperbaiki, dan integritas harus terus dijaga. Ketegasan diperlukan, tetapi pencegahan jauh lebih utama,” ujarnya.

Selain pembenahan internal, Polres OKU Selatan juga terus melakukan upaya pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, serta pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Kapolres menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi seluruh pihak karena dampaknya tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga masa depan generasi muda.

Ia mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

“Ketegasan bukan diukur dari banyaknya orang yang dihukum, tetapi dari konsistensi menegakkan aturan dan keberhasilan mencegah pelanggaran terulang,” katanya.

“Tujuan kami bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan membangun institusi yang semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

Bagikan Artikel Ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *