RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama LKPP di Hotel Santika Premier, Kamis 18/6/2026. Pelatihan fokus tingkatkan kapasitas UMKK Lampung agar lebih aktif di ekosistem pengadaan pemerintah.
Hadir Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati. Materi meliputi onboarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pasar.
Dwi menyebut pengadaan barang/jasa bukan sekadar belanja negara, tapi instrumen dorong ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan usaha. Peluang pasar besar: RUP nasional Rp722,7 triliun, dengan alokasi UMKK Rp376,71 triliun. Transaksi elektronik terus naik, jadi momentum pelaku daerah perkuat daya saing.
“Pengadaan harus berorientasi hasil. Setiap rupiah belanja pemerintah harus beri nilai tambah nyata bagi masyarakat,” ujar Dwi. LKPP siap jadi fasilitator lewat pendampingan dan ruang komunikasi terbuka.
Komitmen Pemprov Lampung
Sekdaprov Marindo menegaskan pengadaan strategis untuk ekonomi lokal dan lapangan kerja. Dari APBD 2026 Rp8,1 triliun, belanja barang/jasa Rp3,4 triliun atau 42%. Sekitar Rp2,6 triliun bisa diakses penyedia lewat barang, konstruksi, dan jasa.
Pemprov wujudkan pengadaan transparan-akuntabel lewat digitalisasi dan konsolidasi harga barang standar agar efisien dan bebas manipulasi.
“Saya minta pelaku usaha jaga integritas, tingkatkan profesionalisme, manfaatkan digitalisasi, dan pastikan kualitas tepat waktu. UMKK harus naik kelas, profesional, inovatif, siap bersaing nasional-internasional,” tegas Marindo.
Pelatihan diharapkan cetak lebih banyak pelaku usaha daerah yang optimal manfaatkan peluang pengadaan, sehingga dorong ekonomi Lampung inklusif dan berkelanjutan. (**)
