RILIS INDONESIA.Cim, BANDAR LAMPUNG — Kejuaraan Pencak Silat Piala Wali Kota Bandar Lampung pada 23–25 Oktober 2026 menuai sorotan. Dengan lebih dari 600 peserta dan biaya pendaftaran Rp250 ribu per orang, potensi dana pendaftaran mencapai lebih dari Rp150 juta. Sementara itu, total hadiah uang yang dijelaskan panitia hanya Rp8 juta.
Sejumlah atlet dan orang tua mengaku kecewa karena para juara disebut hanya menerima medali dan sertifikat. Kondisi ini memunculkan desakan agar panitia membuka rincian penggunaan dana pendaftaran dan menjelaskan sistem penghargaan secara transparan.
Saat dikonfirmasi, perwakilan panitia, Sandi, menegaskan pemberian medali dan sertifikat telah sesuai petunjuk teknis (juknis). Ia juga menyatakan bonus dari Wali Kota Bandar Lampung tidak termasuk dalam skema penghargaan kejuaraan tersebut.
“Medali dan sertifikat yang diterima para juara itu sudah sesuai dengan juknis kejuaraan. Terkait bonus wali kota, itu tidak ada, Bang,” kata Sandi melalui WhatsApp, Minggu (25/10/2026).
Sandi menjelaskan, hadiah uang diberikan untuk kategori tertentu, yakni juara umum pertama Rp3 juta, juara umum kedua Rp2 juta, dan juara umum ketiga Rp1 juta. Sementara itu, empat kategori pesilat terbaik masing-masing memperoleh Rp500 ribu. Total hadiah uang yang disebutkan mencapai Rp8 juta.
Potensi Dana Besar, Transparansi Dipertanyakan
Jika seluruh peserta membayar biaya pendaftaran dengan tarif yang disebutkan, potensi penerimaan kotor mencapai lebih dari Rp150 juta. Angka ini belum dikurangi biaya operasional, perlengkapan, sewa tempat, dan kebutuhan penyelenggaraan lainnya.
Karena itu, panitia perlu membeberkan jumlah peserta yang benar-benar membayar, rincian penggunaan dana, serta dasar penetapan hadiah dan pembinaan atlet. Besarnya selisih antara potensi penerimaan dan total hadiah saja belum membuktikan adanya keuntungan atau penyimpangan, tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta penjelasan terbuka.
Pemkot Jangan Lepas Tangan
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu memperjelas kaitan komitmen Wali Kota Eva Dwiana mengenai bonus dan beasiswa atlet dengan kejuaraan ini. Sebab, penggunaan nama Piala Wali Kota harus dibarengi tata kelola yang transparan dan informasi penghargaan yang jelas sejak awal.
Publik kini menunggu jawaban konkret: berapa dana yang terkumpul, ke mana penggunaannya, dan bagaimana pembinaan atlet dijalankan setelah kompetisi berakhir?
Jangan sampai kejuaraan yang seharusnya menjadi ajang pembinaan justru menyisakan kekecewaan. Atlet berhak mendapatkan kejelasan, sementara panitia wajib memberikan pertanggungjawaban yang transparan.
