RILIS INDONESIA.Com – LAMPUNG TENGAH – Kejaksaan Negeri Lampung Tengah kembali menunjukkan taringnya. Empat orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah.
Kasus yang dibongkar tersebut adalah proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir – Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.
Proyek ini dibiayai APBD Lampung Tengah dengan pagu Rp15 miliar. Nilai kontraknya mencapai Rp14.935.000.000 dan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui sistem e-purchasing.

Langkah tegas itu diambil penyidik pada Jumat, 20 November 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memastikan telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Proses penyidikan sendiri telah berjalan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tanggal 17 September 2026.
Selama penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan menyita berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Hasil pendalaman penyidik mengarah pada dugaan penyimpangan di dua titik krusial.
Pertama, pada tahap pengadaan, penyidik menelusuri adanya dugaan pengondisian dalam pemilihan penyedia jasa melalui skema e-purchasing.
Kedua, pada tahap pelaksanaan fisik, penyidik menemukan adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume sebagaimana tertuang dalam kontrak, jika dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.
Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Penetapan dilakukan melalui surat terpisah tertanggal 20 November 2026:
IH – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Surat TAP-5122/L.8.15/Fd.2/11/2026
HTS – Pelaksana Pekerjaan
Surat TAP-5123/L.8.15/Fd.2/11/2026
DEP – Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan
Surat TAP-5124/L.8.15/Fd.2/11/2026
ES – Konsultan Pengawas
Surat TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai KUHAP.
Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan indikasi kerugian negara yang tidak sedikit. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar 45,16 persen dari nilai kontrak Rp14,935 miliar.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menegaskan penanganan perkara ini adalah wujud komitmen Korps Adhyaksa dalam menjaga uang rakyat dan memastikan pembangunan benar-benar berkualitas.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya selesai secara administrasi. Kualitas, volume pekerjaan, dan manfaat bagi masyarakat harus benar-benar terpenuhi.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Rita Susanti.
Ia juga menegaskan jajarannya akan menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas.
“Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Kejari Lampung Tengah memastikan proses penegakan hukum dalam perkara ini akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.
