RILIS INDOMESIA.Com – Lampung Utara,14 juni 2025
Penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, baik dari sisi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, maupun masyarakat yang menjadi subjek hukum. Faktor manusia yang dimaksud mencakup aspek kemampuan, integritas, serta kesadaran hukum secara individu maupun kolektif.
Menurut Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum., akademisi sekaligus Wakil Rektor II UMKO (universitas muhammadiah kotabumi) yang memiliki pengalaman sebagai Hakim Tipikor selama satu dekade, penegak hukum harus dibekali profesionalisme dan integritas tinggi agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan efektif. Di samping itu, unsur lain seperti norma hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum.
Ia menyoroti pula peran penting petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). “Lapas punya fungsi pembinaan, bimbingan, dan pengamanan. Di sinilah narapidana dibina agar siap kembali ke masyarakat,” ungkapnya.
Namun, Slamet menyayangkan terjadinya peristiwa yang menunjukkan lemahnya pengawasan di dalam Lapas, seperti keberadaan barang-barang terlarang. “Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada barang atau benda yang seharusnya tak boleh masuk, justru bisa ditemukan di dalam tahanan? Ini jelas bentuk kelalaian,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi pembiaran atas kejadian semacam ini. “Aneh jika pelanggaran tersebut dianggap wajar hanya karena terjadi di masa lalu. Meskipun kejadiannya tidak baru, bukan berarti dapat dibenarkan. Justru ini harus menjadi peringatan agar tidak terulang,” tegasnya.
Slamet menilai bahwa kejadian semacam itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak Lapas, terutama dalam melakukan pembinaan terhadap aparaturnya. “Fungsi pengawasan dan pembinaan harus diperkuat, bukan sekadar mencari alasan atau pembenaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, meskipun suatu negara memiliki sistem hukum yang baik, tanpa aparat yang kompeten dan berintegritas, hukum tersebut tidak akan berjalan optimal. “Jika penegaknya lemah atau tidak punya komitmen terhadap keadilan, maka hukum justru bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kualitas aparat hukum adalah kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif,” tutupnya (TPN)
