RILIS INDONESIA.COM – Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum atas Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada hari Rabu (2/7/2025).
Point-point utama Pandangan Umum Fraksi PKS antara lain :
- Pendapatan belum optimal : Realisasi hanya 86% dari target
- Belanja modal minim : Infrastruktur jalan & irigasi terancam
- Pendidikan 20% tercapai, tapi kualitas & transformasi digital perlu ditingkatkan
- Kesehatan : Belanja hanya 80%, telemedicine & ODMK masih sangat rendah
- Infrastruktur : Pemeliharaan jalan nyaris tidak terserap (0,75%)
- Hibah dan bansos tinggi : harus diawasi agar tepat sasaran
Pada Rapat Paripurna Tersebut Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan beberapa hal, antara lain :
- Target pendapatan realistis
- Revitalisasi PAD
- Audit BUMD
- Reformasi Dana BOS digital
- Monitoring Proyek Real-Time Lintas Dinas
Dengan mengusung moto “Bersama kita kawal pembangunan Lampung yang adil dan berkelanjutan”, Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal pengelolaan APBD harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Lampung.(Red)
