RILIS INDONESIA.Com – Bandar Lampung, -Minggu, 15 November 2026,Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) atas permintaan sendiri. Gibran menegaskan keputusannya bukan karena persoalan ijazah, melainkan demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan.
Dari sisi ekonomi, yang paling penting sekarang bukan lagi soal kenapa mundur, tapi soal apa yang terjadi setelah mundur.
60 Hari yang Menentukan
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menggelar sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
60 hari ini adalah masa yang paling rawan bagi ekonomi.
Pasar, investor, dan pelaku usaha paling takut pada ketidakpastian. Selama kursi Wapres kosong dan belum jelas siapa penggantinya, investor akan cenderung menahan modal. Pengusaha akan menunda ekspansi. Semua menunggu kepastian.
Dalam kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah dan IHSG biasanya menjadi yang pertama bereaksi. Bukan karena ekonomi kita lemah, tapi karena pasar membaca ketidakpastian politik sebagai risiko.
Karena itu, proses pengisian jabatan ini tidak boleh berlarut-larut dan tidak boleh gaduh. Semakin cepat ada kepastian, semakin cepat pasar tenang. Pasar tidak takut pada pergantian, pasar takut pada kekosongan yang dibiarkan terlalu lama.
Program Ekonomi Jangan Sampai Berhenti
Yang kedua, kesinambungan program ekonomi harus dijaga. Program hilirisasi, makan bergizi gratis, pembangunan IKN, hingga digitalisasi UMKM, jangan sampai berhenti hanya karena terjadi pergantian Wakil Presiden.
Ekonomi rakyat di pasar, di warung, di UMKM Lampung, tidak boleh jadi korban kegaduhan di Jakarta. Bagi pelaku UMKM, yang mereka butuhkan adalah program tetap jalan, bantuan tetap cair, dan harga bahan baku tetap stabil.
Pergantian pejabat boleh terjadi, tapi roda ekonomi tidak boleh ikut berhenti.
Wapres Pengganti Harus Jadi Penenang Ekonomi
Yang ketiga, Wapres pengganti harus bisa menjadi penenang ekonomi. Bukan sekadar pendamping politik, tapi figur yang dipercaya pasar, paham ekonomi rakyat, dan bisa menjaga stabilitas.
Figur yang mampu memberi pesan jelas kepada investor dan pelaku usaha bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap konsisten, tetap pro-rakyat, dan tetap berpihak pada pertumbuhan.
Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Kegaduhan
Bagi rakyat, mereka tidak butuh siapa yang jadi Wapres. Mereka butuh harga stabil, pekerjaan ada, usaha jalan. Siapapun penggantinya, tugas utamanya adalah memastikan ekonomi tidak terganggu.
Mundurnya Gibran adalah peristiwa ketatanegaraan yang langka. Setelah ini, tugas negara adalah memastikan transisi berjalan konstitusional, cepat, dan tertib. Karena ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang, tapi oleh kepastian hukum dan kepercayaan pasar.
Jangan sampai rakyat yang membayar mahal atas kekosongan yang berkepanjangan.(Red)
