RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pakk) Lampung menggelar aksi demonstrasi di halaman Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung, Rabu, 27 Agustus 2025. Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi ini mendesak Kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja BPTD II Lampung yang mereka duga sarat penyimpangan anggaran tahun 2024.
Kami menduga ada rekayasa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Nova saat diwawancari awak Media Rilis Indonesia usai aksi demo.
Menurut Nova, kejanggalan terlihat mulai dari laporan perjalanan dinas hingga pengadaan barang dan jasa.
Perjalanan dinas tidak jelas berapa orang yang berangkat, berapa lama, serta biaya penginapan dan transportasi. Bahkan ada laporan yang terindikasi fiktif,” ujarnya.
Nova juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum ,“akankah aparat penegak hukum tutup mata, dan akankah Lampung menjadi ladang surganya para koruptor?”, ujar Nova.
Awak media juga sempat konfirmasi ke Instansi terkait BPTD kelas II Bandar , dan diterima oleh bagian Humas ; Pihak nya menyatakan bahwa apa yang menjadi permasalahan Aksi demo ini sebenarnya sudah tidak ada masalah , karena untuk anggaran 2024 sdh diperiksa atau diaudit oleh BPK dan sudah disetujui dan ditanda tangani, dengan demikian untuk anggaran 2024 sudah tidak ada masalah.(Red)
