RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Ratusan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Curhat Dong” di Lapangan Korpri depan Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah bagi para pekerja pelabuhan untuk menyuarakan keluhan nya terkait kesejahteraan dan besaran upah yang dinilai belum sebanding dengan beratnya pekerjaan yang mereka jalani setiap hari.
Massa aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, serta pengeras suara. Sejumlah peserta dari kelompok Relawan RMD juga tampak ikut bergabung dalam aksi damai tersebut.
Dalam orasinya, para buruh menyoroti tingginya risiko pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Selain harus bekerja dengan tenaga ekstra, mereka juga menghadapi jam kerja yang tidak menentu dan minim perlindungan keselamatan kerja.
“Kami hanya ingin didengar. Upah yang kami terima saat ini tidak sebanding dengan kerja keras dan risiko yang kami hadapi setiap hari di pelabuhan,” ujar salah satu perwakilan buruh saat berorasi di lokasi.
Koordinator Lapangan aksi, Hendra Saputra, menegaskan bahwa aksi tersebut murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi para buruh yang selama ini merasa belum mendapatkan ruang dialog yang memadai.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami hanya ingin pemerintah provinsi menjadi jembatan agar suara kami didengar oleh perusahaan dan instansi terkait. Buruh pelabuhan juga manusia yang membutuhkan upah layak untuk menghidupi keluarga,” kata Hendra kepada awak media.
Keluhan serupa juga disampaikan Sutarno, salah satu buruh harian yang telah bekerja di Pelabuhan Panjang selama delapan tahun. Ia mengaku penghasilannya sering tidak menentu karena sistem kerja yang bergantung pada aktivitas bongkar muat.
“Kadang ada kerjaan, kadang tidak. Kalau dapat kerja pun upahnya segitu-gitu saja. Sementara kebutuhan hidup terus naik. Anak sekolah butuh biaya, harga beras naik, tapi penghasilan kami tidak berubah,” ujarnya.
Diketahui, Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang baru terbentuk beberapa bulan terakhir sebagai wadah kolektif perjuangan para pekerja pelabuhan. Forum tersebut mengklaim mewakili ratusan buruh harian yang menggantungkan hidup dari aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan.
Selain menuntut kenaikan upah, massa juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi dialog tripartit antara buruh, perusahaan, dan dinas terkait guna membahas standar upah, jaminan keselamatan kerja, hingga kepastian kerja bagi para buruh harian.
Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB, belum ada perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang menemui massa secara langsung. Meski demikian, para buruh menyatakan akan kembali melakukan audiensi apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut.
Melalui aksi tersebut, para buruh berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib pekerja pelabuhan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat dan kehidupan keluarga para buruh menjadi lebih layak.(**)
