Munas HIPMI di Novotel Dinilai Tebang Pilih: Hanya Media Tertentu yang Diundang, Keterbukaan Informasi Dipertanyakan

RILIS INDONESIA.COM – BANDAR LAMPUNG — Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Hotel Novotel dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai sorotan tajam dari kalangan pers. Pasalnya, panitia pelaksana dinilai bersikap tebang pilih dalam memberikan akses peliputan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hanya sejumlah media tertentu saja yang mendapatkan undangan resmi dan izin untuk meliput jalannya acara. Sementara itu, wartawan dan media lain yang tidak tercantum dalam daftar undangan dilarang masuk dan tidak diperbolehkan meliput, meskipun telah hadir di lokasi acara.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan dianggap bertentangan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai acara terbuka yang dihadiri oleh kepala negara dan membahas kepentingan publik, pembatasan akses pers secara sepihak dianggap menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara beragam dan seimbang.

“Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik dan menyampaikan informasi kepada publik. Namun panitia hanya mengizinkan media yang mereka pilih saja. Ini terasa tidak adil dan seolah-olah ada yang ingin ditampilkan saja, sementara sisi lain disembunyikan,” ungkap salah satu wartawan yang tidak mendapatkan akses peliputan.

Sikap panitia ini juga dinilai telah menodai semangat Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip persamaan hak dan perlakuan yang adil tampaknya diabaikan dalam hal akses informasi. Pers sebagai mitra demokrasi seharusnya mendapatkan perlakuan setara, bukan dibeda-bedakan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Munas HIPMI belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pembatasan akses media tersebut. Kalangan pers dan masyarakat berharap ke depannya penyelenggaraan acara berskala nasional dapat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan keadilan, sehingga informasi dapat disebarluaskan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. (Red)