RILIS INDONESIA.Com, Bandar.Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat pleno bersama OJK, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kanwil DJPb Lampung menjadi forum evaluasi program, penetapan target, dan penyusunan langkah perluasan literasi serta inklusi keuangan di Lampung.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy melaporkan, sepanjang 2025 hingga Maret 2026 TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu digelar 25 kegiatan business matching, dengan 60% fokus mendukung UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Otto menyebut program TPAKD diselaraskan dengan program unggulan Pemprov Lampung Desaku Maju yang dipadukan Desa Perkasa. Tujuannya membangun ekosistem ekonomi desa komprehensif, meliputi pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Untuk 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas: Agrifuture Lampung untuk menarik minat generasi muda di sektor pertanian, hilirisasi kakao di Pesawaran guna menambah nilai komoditas unggulan, serta Siger Preneur Lampung untuk pemberdayaan wirausaha muda.
Wagub Jihan menegaskan pelaksanaan TPAKD harus berorientasi hasil yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan TPAKD, katanya, bukan hanya dari jumlah kegiatan, tapi sejauh mana mampu menurunkan kemiskinan, mendorong UMKM naik kelas, dan menekan pengangguran.
“Fokus TPAKD harus pada outcome. Jangan hanya seremonial atau menggugurkan kewajiban, tapi berpatokan pada hasil nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Jihan menekankan pentingnya percepatan literasi dan inklusi keuangan. Data 2025 menunjukkan inklusi keuangan Lampung 80,51% dan literasi 66,46%. Ia meminta TPAKD melakukan terobosan agar akses literasi dan layanan keuangan menjangkau pelosok.
“Akses keuangan kunci mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan. TPAKD penting sebagai wadah sinergi Pemda, OJK, industri jasa keuangan, BI, dan pemangku kepentingan,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan program strategis seperti KUR, Satu Rekening Satu Pelajar KEJAR, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan Desa Perkasa, serta perluasan pembiayaan sektor unggulan, perhutanan sosial, dan peternakan.
Pemprov Lampung berharap, melalui sinergi seluruh pihak, program TPAKD semakin efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia.(**)
