Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dialog guna memperkuat upaya pencegahan korupsi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/ 2026).
Forum yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal itu digelar tertutup.Awak media tidak diizinkan masuk ke ruang pertemuan dan hanya dapat menunggu di area lobi kantor.
Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh bupati dan wali kota se-Lampung. Selain itu tampak pula Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, dialog bersama KPK menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem dan menutup celah terjadinya korupsi.
” Kami berkomitmen menjadikan Lampung sebagai provinsi yang bersih dan melayani. Dialog ini kami jadikan pengingat agar seluruh kepala daerah memperkuat tata kelola, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mirza.
Pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi KPK kepada pemerintah daerah. Agenda itu digelar di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia.
Usai kegiatan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto memilih bungkam ketika ditanya mengenai adanya temuan dugaan korupsi di Lampung.
“ Kami belum dapat menyampaikan itu. Kedatangan kami fokus pada koordinasi, supervisi, dan pengawasan sebagai langkah preventif agar praktik korupsi tidak terjadi di daerah,” ujar Edi kepada wartawan.
Ia menekankan, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal itu mencakup pengelolaan aset daerah, penyusunan anggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui dialog tersebut, diharapkan komitmen pemerintah daerah di Lampung semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi serta menjunjung tinggi integritas aparatur negara.(**)
