RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Dugaan kasus penggelapan mobil rental dan penipuan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Yunika Indahayati, mendapat perhatian serius dari WN88 Sub Unit 13 Kota Bandar Lampung.
Ketua WN88 Sub Unit 13 Kota Bandar Lampung, Nilwan Dalem Permata, menegaskan bahwa perkara tersebut harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, termasuk menelusuri asal-usul kendaraan yang diduga dititipkan Yunika Indahayati kepada rekannya sesama anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi dari Fraksi Partai Golkar.
Menurut Nilwan, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penipuan senilai Rp150 juta, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur penerimaan dan pemeriksaan legalitas kendaraan yang menjadi objek persoalan.
“Kalau benar kendaraan tersebut telah berada di tangan Yuhadi selama kurang lebih tiga bulan, tentu menjadi pertanyaan penting, apakah sejak awal sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen kepemilikan kendaraan tersebut? Harus diperjelas, atas nama siapa kendaraan itu, bagaimana status kepemilikannya, serta apakah kendaraan tersebut benar-benar memiliki legalitas yang sah,” tegas Nilwan saat diwawancarai awak media, Jumat (6/11/2026).
Ia menilai, menerima atau menitipkan kendaraan bukanlah perkara yang bisa dianggap sepele. Terlebih, apabila kendaraan tersebut ternyata berkaitan dengan persoalan hukum atau merupakan bagian dari objek perkara lain.
“Jangan sampai seseorang menerima kendaraan hanya berdasarkan kepercayaan atau hubungan pertemanan tanpa terlebih dahulu memastikan kelengkapan surat-surat dan status hukumnya. Kehati-hatian itu penting. Jangan sampai karena tidak melakukan pemeriksaan sejak awal, justru muncul persoalan hukum baru yang seharusnya bisa dihindari,” ujarnya.
Nilwan juga mengingatkan agar aparat penegak hukum mendalami seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif dan transparan. Termasuk mengklarifikasi apakah pihak yang menerima kendaraan mengetahui atau tidak mengetahui status kepemilikan kendaraan yang dititipkan kepadanya.
“Kami tidak ingin membangun opini ataupun menuduh siapa pun. Namun, jangan sampai berkembang asumsi publik mengenai dugaan tindak pidana penadahan dalam perkara ini. Karena itu, seluruh fakta harus dibuka secara terang. Siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, bagaimana prosesnya, dan sejauh mana pengetahuan masing-masing pihak mengenai status kepemilikan kendaraan tersebut harus didalami oleh penyidik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nilwan menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota DPRD merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Wakil rakyat bukan hanya dituntut menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan teladan dalam perilaku, etika, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Jangan sampai kepercayaan rakyat yang diberikan melalui jabatan terhormat justru tercoreng oleh persoalan hukum. Wakil rakyat seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan pertanyaan publik terkait integritas dan tanggung jawab moralnya,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Nilwan meminta Polda Lampung tidak berhenti pada laporan yang ada, tetapi menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
“Prinsipnya sederhana, jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Jabatan boleh berbeda, tetapi di hadapan hukum semua harus diperlakukan sama,” pungkas Nilwan.
WN88 Sub Unit 13 Kota Bandar Lampung menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap penegakan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. (**)
