Opini investigatif
Adv. Topan Suhada, SH
RILIS INDONESIA.Com~Opini Hukum – Di sejumlah kawasan hutan register, muncul fenomena yang memantik perhatian publik: bentang lahan yang secara administratif tercatat sebagai kawasan hutan, namun secara visual dan fungsional menyerupai areal perkebunan. Tanaman seperti tebu, kelapa sawit, atau singkong tumbuh dominan di beberapa titik yang secara hukum masih berstatus kawasan hutan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum kehutanan, ataukah terjadi pergeseran fungsi kawasan secara perlahan?
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa kawasan hutan memiliki fungsi konservasi, lindung, dan produksi yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan. Penegasan perlindungan kawasan hutan juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan mekanisme penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan melalui persetujuan resmi pemerintah, termasuk skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Secara investigatif, terdapat beberapa aspek yang layak diuji secara terbuka:
Apakah terdapat izin resmi yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis kegiatan di lapangan?
Setiap penggunaan kawasan hutan wajib berbasis pada izin yang sah, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya.
Apakah komposisi vegetasi di lapangan masih mencerminkan fungsi hutan?
Jika tutupan pohon kehutanan tergantikan secara dominan oleh tanaman komoditas non-kehutanan, maka secara ekologis dapat terjadi perubahan struktur dan fungsi kawasan.
Apakah skema agroforestry diterapkan sesuai prinsipnya?
Agroforestry pada dasarnya merupakan integrasi tanaman kehutanan dan pertanian secara proporsional. Namun apabila penerapannya berujung pada dominasi tanaman perkebunan monokultur dan hilangnya tanaman asli hutan, maka secara substansi perlu dievaluasi apakah masih sejalan dengan konsep kehutanan berkelanjutan.
Apakah pengawasan administratif berjalan efektif?
Pengawasan berkala menjadi kunci untuk memastikan bahwa izin tidak disalahartikan atau melampaui batas yang diperkenankan.
Dalam pendekatan investigatif berbasis hukum, penting ditegaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan tidak selalu terjadi secara formal melalui perubahan status kawasan. Dalam beberapa kasus, perubahan dapat terjadi secara gradual melalui pola tanam yang menggeser karakter ekologis hutan itu sendiri. Secara teoritik, kondisi ini dapat disebut sebagai pergeseran fungsi de facto, meskipun secara administratif kawasan masih berstatus hutan.
Dari perspektif hukum tata kelola sumber daya alam, izin pemanfaatan kawasan hutan merupakan mandat terbatas dari negara, bukan hak kepemilikan absolut. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan harus tunduk pada asas legalitas, kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan.
Opini ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap institusi atau pihak tertentu, melainkan sebagai dorongan agar dilakukan audit administratif dan evaluasi ekologis secara objektif apabila ditemukan ketidaksesuaian antara status hukum kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Prinsip due process of law tetap menjadi landasan utama dalam setiap penilaian dugaan pelanggaran.
Perdebatan “hutan atau kebun” pada akhirnya bukan sekadar soal istilah, melainkan soal kepastian hukum dan arah kebijakan pengelolaan hutan. Ketika kawasan hutan secara kasat mata kehilangan karakter hutannya, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan: apakah itu bagian dari kebijakan yang sah, atau justru sinyal perlunya koreksi tata kelola.
Tulisan ini merupakan opini investigatif yang bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan publik terhadap pengelolaan kawasan hutan, demi menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan aset negara jangka panjang.(red)
.
