RILIS INDONESIA.COM-LAMPUNG UTARA – Perselisihan hubungan industrial antara pekerja berinisial TS dengan PT Kencana Acidindo Perkasa (PT KAP) semakin memanas. Setelah perundingan bipartit beserta perpanjangan waktunya resmi gagal tanpa kesepakatan, TS mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Utara segera menggelar mediasi tripartit dan menerbitkan risalah serta anjuran sesuai ketentuan.
Persoalan yang dipersoalkan TS bukan hanya dugaan tidak terpenuhinya hak normatif berupa kepesertaan BPJS, pembayaran upah lembur, dan THR yang diduga tidak sesuai ketentuan. Ia juga mempersoalkan status pekerja harian lepas yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hubungan kerja dan kerugian bagi dirinya.
Lebih jauh, TS turut mempersoalkan dugaan mutasi sepihak oleh perusahaan. Ketika keberatan telah disampaikan dan perselisihan hubungan industrial didaftarkan ke Disnaker, perusahaan justru melakukan PHK terhadap dirinya. Kondisi tersebut kini menjadi bagian dari persoalan yang akan diperjuangkan melalui jalur hukum.
TS menilai seluruh rangkaian persoalan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesesuaian status hubungan kerja, dasar mutasi, prosedur PHK, serta kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja.
“Sudah bertahun-tahun saya bekerja dengan status harian lepas. Hak BPJS, lembur dan THR juga saya persoalkan. Ketika saya menyampaikan keberatan atas mutasi dan perselisihan sudah didaftarkan ke Disnaker, justru terjadi PHK. Saya heran, mengapa persoalan seperti ini seolah dibiarkan? Apakah perusahaan merasa kebal hukum?” ungkap TS.rabu 18 November 2026.
Ia menegaskan selama ini masih menunggu itikad baik perusahaan dan telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Namun, kegagalan perundingan bipartit membuat dirinya memutuskan segera mengambil langkah konkret.
“Saya sudah cukup lama menunggu itikad baik perusahaan. Sekarang saya meminta Disnaker segera menggelar mediasi tripartit, menerbitkan risalah dan anjuran sesuai prosedur. Saya siap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Seluruh hak yang saya persoalkan, termasuk upah selama proses perselisihan, akan saya perjuangkan melalui jalur hukum,” tegasnya.
TS juga meminta instansi terkait tidak hanya berhenti pada proses administrasi mediasi, tetapi menindaklanjuti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangannya.Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT KAP maupun HRD Umam belum memberikan tanggapan resmi.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.Persoalan ini menjadi ujian bagi pengawasan ketenagakerjaan di Lampung Utara. Hak pekerja bukan sekadar tuntutan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai hukum.(Red)
