RILIS INDONESIA.COM-Lampung Utara– Keluhan menu bakso yang diduga mengeluarkan bau tidak sedap/basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Beberapa sekola di Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, memicu sorotan terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hulu Sungkai yang berada di desa gedung makrifat kecamatan hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
Dari narasumber yang tidak ingin di publikasikan identitas nya Pihak SPPG telah menyampaikan permohonan maaf dan menjanjikan penggantian menu untuk 16 sekolah tersebut. Namun, kejadian ini justru memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan tanggung jawab penyedia / makanan bagi anak-anak sekolah Yakni pihak SPPG.
Salah satu guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan keluhan beberapa siswa Terkait Menu MBG bakso yang diduga Basi tersebut .
“Bakso nya asem /basi ujar anak-anak ,Maaf Pak, sekadar info, tolong jangan begitu lagi,” ujarnya.Rabu 11 November 2026.
Menanggapi keluhan tersebut awak media menerima laporan bahwa , pihak SPPG menyampaikan permohonan maaf, menyebut kejadian bukan unsur kesengajaan, serta berjanji mengganti bakso dengan lauk utama pada hari berikutnya.
Adapun 16 sekolah yang disebut dalam daftar penggantian menu tersebut meliputi SMP Negeri 2, TK Annisya Putri, TK Dharma Wanita, SDN 03 Gedung Raja, SDN Beringin Jaya, TK Wiyata Bhakti, SDN Lubuk Rukam, SDN Tanjung Harapan, KB Permata Hati Tanjung Harapan, SDN Gedung Negara, SDN Ibul Jaya, SD Negeri 01 Gedung Raja, SMPN 1 Hulu Sungkai, PAUD Melati Tanjung Buyut, PAUD Melati GN, dan SMKN 1 Hulu Sungkai.
Kepala SPPG Harus Bertanggung Jawab
Permintaan maaf dan penggantian menu tidak boleh menjadi akhir dari persoalan. Munculnya keluhan tersebut mempertanyakan bagaimana proses pemeriksaan kualitas makanan dilakukan sebelum didistribusikan.
Apakah pengawasan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga makanan siap dibagikan benar-benar berjalan? kemana Ahli gizi bagaimana hak tersebut bisa terjadi?
Kepala SPPG Hulu Sungkai perlu memberikan penjelasan terbuka. Jika ditemukan kelemahan dalam pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sorotan juga tertuju kepada Pemerintah Kecamatan Hulu Sungkai, dinas terkait di Kabupaten Lampung Utara, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Jangan sampai pengawasan hanya muncul setelah ada keluhan dari sekolah. Instansi terkait harus turun melakukan pemeriksaan, bukan sekadar menjadi penonton ketika persoalan muncul di tengah masyarakat.
Program MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan anak-anak. Karena itu, kualitas makanan bukan persoalan sepele dan pengawasan bukan sekadar formalitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh hasil pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap bakso yang dikeluhkan.
Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pihak SPPG Hulu Sungkai maupun instansi terkait. Awak media akan segera melakukan investigasi terkait hal hal diatas agar pemberitaan berimbang.Publik tidak hanya membutuhkan permintaan maaf, tetapi juga jaminan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan layak dikonsumsi.(Red)
