RILIS INDONESIA.Com~Jakarta, 25 Januari 2026 – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan bahwa setiap tindakan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Kebijakan ini didasari oleh serangkaian investigasi mendalam dan berkelanjutan yang menjamin transparansi serta akuntabilitas.
Keputusan ini diambil untuk memastikan kelestarian lingkungan dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa sebelum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan 28 izin korporasi pada Selasa (20/1), proses panjang telah dilalui. Ini termasuk penelitian, penyidikan, investigasi, hingga audit komprehensif. Seluruh tahapan ini menjadi dasar kuat bagi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.Barita menambahkan, hasil investigasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden dalam rapat terbatas bersama Satgas PKH dan kementerian/lembaga terkait. Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau cross-check data.
Hal ini membuktikan bahwa keputusan pencabutan izin perusahaan merupakan hasil dari pertimbangan matang dan data yang akurat.Barita Simanjuntak menepis anggapan bahwa pencabutan izin perusahaan bersifat tidak transparan atau tebang pilih. Menurutnya, proses yang dilalui sangat panjang, dengan data yang komprehensif dan akurat. Faktor-faktor penyebab pencabutan izin pun telah didokumentasikan secara lengkap.
Sistem manajemen pemerintahan, khususnya dalam konteks pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan, dinilai sangat ketat. Transparansi dan akuntabilitas dipastikan selama seluruh proses berlangsung. Oleh karena itu, keputusan Presiden untuk mencabut izin didasarkan pada langkah-langkah yang telah melalui proses panjang, data yang komprehensif, objektivitas, serta fakta-fakta di lapangan yang telah tersusun rapi dan dibahas dalam waktu lama.
Keputusan mencabut izin 28 perusahaan ini merupakan hasil dari proses yang tidak singkat. Beberapa perusahaan di antaranya memang terkait dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda utara Sumatera pada akhir tahun 2025. Namun, Barita juga menegaskan bahwa ada perusahaan yang tidak terkait bencana, tetapi tetap melanggar dan data pelanggarannya telah ditemukan oleh Satgas PKH.
Barita menjelaskan bahwa penertiban kawasan hutan sangat penting mengingat fungsi hutan di Indonesia tidak hanya sebatas ekonomi. Hutan juga memiliki fungsi vital dalam pengendalian serta pencegahan bencana alam. Ada hutan yang bertujuan untuk produksi, ada pula yang berfungsi untuk konservasi. Penertiban ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menugaskan Satgas PKH untuk menindak pelanggaran.Satgas PKH berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang adil. Bagi korporasi yang terbukti tidak melakukan
pelanggaran, kegiatan di kawasan hutan dapat terus dilakukan dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, baik sebelum maupun sesudah bencana, penertiban akan tetap dilakukan. Kawasan hutan, terutama di daerah aliran sungai, harus tertib dan bebas dari kegiatan yang mengganggu kelancaran aliran air.
Saat ini, Satgas PKH terus bekerja untuk mengecek perusahaan-perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran serupa dengan 28 korporasi yang telah dicabut izinnya. Barita menyatakan bahwa jika Satgas menemukan pelanggaran lain di seluruh kawasan, proses penindakan akan sama dengan yang telah diterapkan pada 28 perusahaan tersebut.
Pengecekan ini mencakup pencocokan dokumen perizinan dengan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah dokumen perizinan yang dimiliki korporasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan meliputi luas wilayah, jenis kegiatan, dan pengelolaan kawasan yang dimiliki, apakah sudah sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku.
Pengecekan ini mencakup pencocokan dokumen perizinan dengan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah dokumen perizinan yang dimiliki korporasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan meliputi luas wilayah, jenis kegiatan, dan pengelolaan kawasan yang dimiliki, apakah sudah sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku.(red) Sumber :antara news
