RILIS INDONESIA.Com, Jakarta — Orasi Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat sekaligus Sekretaris Trinusa Pesisir Barat Sugeng Purnomo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan memicu respons masif publik, tayangan orasi itu di TikTok telah ditonton lebih dari 25,5 ribu kali dan dibanjiri komentar masyarakat yang menuntut keadilan. Selasa (21/04/06)
Fenomena viral ini dinilai sebagai indikator kuat kejenuhan masyarakat Lampung Barat terhadap penegakan hukum di daerah. Publik menuntut kehadiran KPK untuk mengambil alih atau melakukan supervisi sejumlah kasus korupsi besar yang dinilai mengendap tanpa kejelasan.
Dalam orasi tersebut, Sugeng melontarkan peringatan keras kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Ia menyoroti 100 hari kepemimpinan baru Kejari yang dinilai belum menunjukkan gebrakan signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
“Kami mencatat, selama tiga bulan kepemimpinan Kejari yang baru, belum ada tindakan nyata yang menyentuh kasus-kasus korupsi yang menjadi sorotan publik di Lampung Barat. Penegakan hukum terkesan jalan di tempat. Jangan sampai kekecewaan ini memuncak menjadi mosi tidak percaya masyarakat terhadap institusi kejaksaan,” tegas Sugeng.
Menurut Sugeng, kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri yang baru seharusnya membawa semangat pemberantasan korupsi yang lebih progresif dan berani. Masyarakat Lampung Barat, lanjutnya, sudah terlalu lama menanti komitmen nyata menuntaskan perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Transparansi adalah harga mati,” kata Sugeng. Ia menegaskan desakan ini bukan serangan personal, melainkan bentuk pengawalan masyarakat terhadap supremasi hukum. Data dan bukti yang telah diserahkan ke lembaga nasional diharapkan segera direspons dengan langkah hukum konkret.
“Kami membawa mandat dari ribuan suara masyarakat yang merindukan keadilan. Kami mendesak Kejari Lampung Barat segera berbenah dan mengambil langkah berani. Jika institusi daerah tidak mampu menjawab tuntutan publik, maka sudah seharusnya KPK turun tangan melakukan supervisi penuh,” tambahnya.
AJP dan Trinusa menyatakan tidak akan mundur meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk intimidasi yang kerap dialami penggiat antikorupsi di lapangan. Bagi organisasi, perjuangan mengungkap kebenaran adalah amanat konstitusi yang wajib dikawal hingga tuntas.
Dukungan digital yang mencapai puluhan ribu penayangan disebut sebagai bukti bahwa mata publik tertuju pada setiap langkah penegakan hukum di Lampung Barat. AJP berkomitmen terus memonitor dan menyampaikan perkembangan perkara ini secara transparan kepada khalayak luas.
Aliansi Jurnalis Persada (AJP) dan Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi, kontrol sosial, dan pengawalan kebijakan publik guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).(**)
