RILIS INDONESIA.Com, JAMBI – Ratusan anggota GRIB Jaya DPD Provinsi Jambi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/8/2026). Massa menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai ruang kritik terhadap arah pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.
Dalam orasinya, massa mempertanyakan makna kemerdekaan bagi masyarakat Jambi. Mereka menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan jika masyarakat masih dihadapkan pada ketimpangan, kebijakan yang tidak berpihak, serta kuatnya dugaan pengaruh korporasi dan oligarki.
“Rakyat Jambi belum merdeka dari kapitalisme, oligarki dan korporasi yang semakin merajalela. Gubernur Jambi diam dan bungkam. Kenapa Gubernur, Polda dan Kejaksaan diam? Kalau ada dugaan pelanggaran, jangan biarkan jadi ruang gelap. Tangkap dan periksa siapa pun yang terbukti terlibat,” tegas Koordinator Lapangan aksi, Adiansyah.
Soroti Kebijakan dan Proyek Pembangunan
GRIB Jambi menyoroti kebijakan pembangunan selama hampir 6 tahun pemerintahan Al Haris. Menurut massa, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi dari manfaat, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai etalase kekuasaan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kalau proyek bermasalah, bongkar. Kalau ada indikasi penyimpangan, periksa. Jangan rakyat hanya disuguhi bangunan sementara pertanyaan tentang anggaran tidak pernah dijawab terang,” ujar Adiansyah.
Massa juga mendesak pemerintah daerah tidak membuka ruang bagi kepentingan korporasi dan kelompok tertentu yang dinilai mengalahkan kepentingan masyarakat.
Dalam aksinya, GRIB Jambi melontarkan kritik paling keras dengan menyebut kepemimpinan Al Haris sebagai salah satu kepemimpinan yang mengecewakan dalam sejarah pemerintahan Provinsi Jambi.
Tuntut Transparansi dan Penegakan Hukum
Meski melontarkan kritik tajam, GRIB Jambi menegaskan seluruh tudingan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. Aksi ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kita tidak anti pembangunan. Kita hanya minta pembangunan yang jujur, anggaran yang terbuka, dan hukum yang tidak tebang pilih,” kata Adiansyah.
Ia juga mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika aspirasi mereka diabaikan.
“Kami akan kembali turun di jilid kedua dengan massa berkali-kali lipat. Ini suara masyarakat Jambi. Kalau terus diabaikan, kami akan datang dengan kekuatan lebih besar untuk mendesak pemerintah membuka semua persoalan yang jadi pertanyaan publik,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait tuntutan massa aksi. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.(**)
