RILIS INDONESIA.Com, BANDAR LAMPUNG – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan terdakwa ES kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Rabu (11/11/2026).
Sidang yang digelar di Ruang Soebekti tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan.
Dua saksi ahli accounting Dana BOS itu hadir langsung di ruang sidang, yakni Suhedro dan Erwinta Matius.
Sidang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Dari pihak JPU hadir Seno Aji, Melisa, dan Satria. Sementara terdakwa ES hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Edi Hermansyah, S.H. & Rekan.
JPU: Ada Kerugian Negara Rp300 Juta Lebih
Usai sidang, JPU yang diwakili Seno Aji didampingi Melisa dari Kejaksaan RI menjelaskan, dua ahli yang dihadirkan telah menguatkan dakwaan.
Ahli pertama, Ahli Keuangan Negara dari Universitas Lampung, menegaskan Dana BOS termasuk objek keuangan negara. Sehingga, jika ada kegiatan fiktif dan mark up dalam pengelolaannya, hal itu termasuk tata kelola keuangan negara yang tidak baik.
“Pada intinya Ahli Keuangan Negara dari Universitas Lampung menyampaikan bahwa dana BOS ini termasuk ke dalam objek keuangan negara dan juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ini apabila ada fiktif dan juga mark up itu termasuk ke dalam tata kelola keuangan negara yang tidak baik,” jelas Seno.
Ahli kedua, auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen (KAPI), menyampaikan hasil perhitungan audit yang menemukan kerugian negara.
“Kemudian yang kedua auditor dari KAPI menyampaikan bahwa jumlah hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh ahli auditor tersebut yakni sejumlah tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu, kurang lebih seperti itu,” tambahnya.
JPU juga menjelaskan metode audit yang digunakan auditor dalam menghitung kerugian tersebut telah disampaikan di persidangan dan dituangkan dalam laporan hasil audit.
Dengan keterangan dua ahli ini, JPU menegaskan tetap pada dakwaan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana BOS tersebut.
Kuasa Hukum: Ahli Tidak Lakukan Investigasi Fisik
Berbeda dengan JPU, kuasa hukum ES menilai keterangan saksi ahli masih lemah karena hanya bersandar pada keterangan tunggal bendahara, tanpa melakukan investigasi atau pemeriksaan fisik di lapangan.
“Pemeriksaan fisik. Jadi dia hanya menerima keterangan tunggal dari bendahara. Nah ini catat, syarat untuk menjadi seorang [ahli] itu ada investigasi, dia harus melakukan investigasi fisik. Ini tidak dia lakukan,” ujar kuasa hukum ES.
Kuasa hukum juga menyoroti kesimpulan saksi ahli yang menyatakan perkara ini bukan lagi potensi kerugian, melainkan sudah kerugian negara.
“Kalau dia memang melakukan [pemeriksaan] fisik ya mungkin kita anggap benar. Hari ini dia tidak melakukan investigasi fisik. Tapi dia menyatakan ini bukan lagi potensi melainkan kerugian negara,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum mengaku akan berjuang menghadirkan saksi-saksi, termasuk saksi fakta yang menyatakan bahwa barang-barang yang disebut fiktif dalam dakwaan itu sebenarnya ada.
“Nah kita sama-sama kita berjuang untuk menghadirkan saksi. Termasuk saksi fakta yang menyatakan bahwa barang-barang itu ada, yang disebut fiktif itu ada,” katanya.
Sebelumnya Sempat Memanas
Sebelumnya, pada sidang Rabu (4/11/2026), suasana persidangan sempat memanas setelah terdakwa ES membantah keterangan bendahara terkait aliran dana dan penggunaan anggaran.
ES menegaskan di hadapan Majelis Hakim, “Apa yang disampaikan saksi itu tidak benar. Saya bantah.”
ES mengaku tidak pernah memerintahkan bendahara untuk melakukan pencairan maupun penggunaan anggaran di luar ketentuan.
Kuasa hukum ES menilai keterangan bendahara tidak konsisten dan berubah-ubah jika dibandingkan dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.
Dalam perkara ini, ES masih berstatus terdakwa dan perkara masih dalam proses pembuktian di persidangan. Majelis Hakim belum memberikan kesimpulan atas perkara tersebut.
Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai penetapan Majelis Hakim.(**)
