RILIS INDONESIA.Com – JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak banjir di Sumatra.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH), Dyah Murtiningsih, menjelaskan penyebab banjir besar di Sumatra dipicu oleh hujan ekstrem akibat siklon tropis.
“Sebagian besar wilayah DAS didominasi areal penggunaan lain. Nah, APL ini meliputi pertanian, organisasi, perkebunan, dan pertambangan,” ujar Dyah dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan, banjir yang terjadi di tiga provinsi Sumatra terjadi di enam DAS. Di antaranya yaitu DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, dan DAS Krueng Keureto.
Situasi serupa juga terjadi di Sumatra Utara, meliputi DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri, dan DAS Garoga. Di Sumatera Barat, DAS yang terdampak antara lain DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan, meskipun sebagian besar berada di APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujar Rohmat.
Kemenhut akan memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian banjir. Upaya ini mencakup identifikasi titik rawan di hulu DAS dan rehabilitasi hutan kritis.
Kemenhut juga akan melaksanakan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas lahan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko longsor dan kerusakan lahan akibat banjir. (UD)
EDITOR : Redaksi
