RILIS INDONESIA.Com, Bandar Lampung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja maraton di Provinsi Lampung, Kamis (7/5/2026). Dalam sehari, Menteri PKP menjalankan lima agenda strategis di tiga wilayah, yakni Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto sekaligus pengawasan langsung terhadap program prioritas Kementerian PKP di daerah.
Lampung dipilih karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tertinggi di Sumatera pada 2025, mencapai 18.742 unit.
“Lampung ini contoh baik. Komitmen pemerintah daerah kuat, data calon penerima valid, dan gotong royong masyarakatnya tinggi. Model seperti ini yang ingin kami replikasi ke provinsi lain,” ujar Maruarar.
Agenda pertama dimulai di Taman KEHATI Kotabaru, Desa Sindang Anom, Lampung Timur. Dalam kegiatan itu, Menteri PKP memimpin aksi penanaman sejuta pohon, meresmikan prasasti, sekaligus meresmikan sumber air dalam rangka HUT ke-54 DPD REI Lampung.
Menurut Maruarar, pembangunan perumahan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
“Setiap rumah yang dibangun harus diimbangi ruang hijau. Properti tidak boleh merusak lingkungan,” tegasnya.
Ketua DPD REI Lampung, Urianto Muslimin, menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam sektor properti.
Selanjutnya, Menteri PKP meninjau Kegiatan Percepatan Pembangunan (KPP) Perumahan di Gedung Parrona, Jati Agung, Lampung Selatan. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan UMKM bahan bangunan guna mempercepat penyediaan rumah layak huni.
Pada sore harinya, Menteri melanjutkan agenda ke Desa Lematang, Tanjung Bintang, untuk mengecek usulan BSPS, meninjau skema Tender Rakyat, serta meluncurkan BSPS se-Sumatera 2026 secara simbolis.
Program BSPS tahun 2026 mengalokasikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit dengan pola padat karya yang melibatkan masyarakat sekitar.
Salah satu penerima BSPS 2025, Suminah (54), warga Desa Lematang, mengaku merasakan langsung manfaat program tersebut.
“Dulu rumah saya dindingnya geribik, atap bocor semua. Alhamdulillah sekarang sudah tembok. Prosesnya transparan, tidak ada potongan,” ujarnya.
Maruarar menegaskan, program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Rumah bagus, ekonomi desa jalan, dan tidak ada korupsi. Itu yang kita inginkan,” katanya.
Pada malam hari, Menteri PKP melakukan inspeksi mendadak (sidak) rumah subsidi di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pengecekan dilakukan terhadap kualitas bangunan, saluran air, jalan lingkungan, hingga ketepatan sasaran penerima KPR FLPP.
“Rumah subsidi adalah hak masyarakat kecil. Kalau kualitasnya buruk, bocor, banjir, atau tidak ada air, kami tidak segan mencabut izin pengembang,” tegas Maruarar.
Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan Gala Dinner HUT ke-54 REI di Graha Wangsa, Bandar Lampung. Di hadapan sekitar 1.000 pengembang dari berbagai daerah, Menteri PKP meminta percepatan Program 3 Juta Rumah tetap dibarengi kualitas pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program pemerintah pusat.
“Lahan kami siapkan, perizinan kami permudah, dan data kami valid. Target kami 50 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah terbangun di Lampung hingga 2029,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung, backlog kepemilikan rumah di provinsi tersebut mencapai 241.385 unit, sementara jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tercatat sebanyak 117.642 unit pada 2025.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Lampung ditargetkan menjadi etalase Program 3 Juta Rumah di wilayah Sumatera.(**)
