RILIS INDONESIA.Com, lampung -Lampung Utara kembali menjadi sorotan setelah wacana pemekaran wilayah mencuat. Salah satu daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) adalah Calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, yang diproyeksikan akan berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara.(21/08/25)
Dengan luas wilayah mencapai 935 km² dan populasi sekitar 80 ribu jiwa, daerah ini dinilai cukup potensial untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri. Sektor pertanian dan perkebunan disebut sebagai tulang punggung perekonomian yang akan menopang jalannya pemerintahan baru.
Usulan pemekaran ini tak lepas dari persoalan pelayanan publik. Kabupaten Lampung Utara selama ini memiliki wilayah yang cukup luas sehingga distribusi pelayanan dinilai belum optimal. Dengan adanya kabupaten baru, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih merata sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Sumber Daya Alam Jadi Modal Utama
Calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Lampung Utara. Komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi produksi unggulan masyarakat setempat. Selain itu, perkebunan karet dan kelapa sawit juga memberikan kontribusi signifikan terhadap roda ekonomi masyarakat.
Tak hanya sektor pertanian, daerah ini juga menyimpan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, pengelolaan yang belum maksimal membuat sektor ini belum banyak digarap. Pemekaran diyakini dapat membuka peluang lebih besar bagi investasi dan pengembangan wisata lokal.
Tantangan yang Harus Dijawab
Meski memiliki banyak potensi, pemekaran wilayah tentu menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, hingga jaringan telekomunikasi menjadi hal mendesak. Selain itu, ketersediaan SDM aparatur pemerintahan dan alokasi pendanaan juga harus dipersiapkan dengan matang agar kabupaten baru tidak bergantung sepenuhnya pada daerah induk.
Dukungan Masyarakat
Warga setempat menyambut baik rencana ini. Mereka menilai pembentukan kabupaten baru akan membuka peluang pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pusat, tinggal menunggu pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat.(TPN)
