RILIS INDONESIA.COM – NASIONAL, 19 April 2026 – Lima persen. Angka yang terdengar aman, cukup tinggi untuk dipuji, cukup stabil untuk menenangkan. Pemerintah bahkan mencatat kinerja yang lebih optimistis: pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025, dengan kuartal IV menyentuh 5,39 persen dan tertinggi kedua di G20 setelah India, di tengah pertumbuhan global yang stagnan di kisaran 3 persen.
Pada 13 Februari 2026 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah berbagai tantangan global. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% pada tahun 2025 dengan kuartal keempat mencapai 5,39% , tertinggi kedua di G20 setelah India.
Menurutnya, pertumbuhan global masih stagnan di sekitar 3%. indikator sosial juga dilaporkan membaik. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, rasio Gini membaik ke 0,363, dan pengangguran terbuka turun menjadi 4,74 persen dengan serapan tenaga kerja mencapai 2,71 juta orang.
Berangkat dari capaian tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,4–5,6 persen melalui akselerasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Siaran Pers No. HM.02.04/52/SET.M.EKON.3/02/2026, Jakarta, 13 Februari 2026).
Secara makro, gambaran ini terlihat solid. Stabilitas terjaga, pertumbuhan berlanjut, dan indikator sosial menunjukkan perbaikan.
Namun justru di situlah persoalannya, dibalik narasi optimisme tersebut, sekitar 25 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan (Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024, Jakarta: BPS, 2024), sementara posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia masih tertinggal di tingkat global (UNDP, Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock, New York: United Nations Development Programme, 2024).
Situasi ini menegaskan apa yang diingatkan oleh Amartya Sen bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pembangunan, karena pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia (Sen, Development as Freedom, New York: Alfred A. Knopf, 1999).
Dengan kata lain, capaian makro bisa membaik, tetapi belum tentu kesejahteraan dirasakan secara merata, bahkan selama hampir satu dekade, Indonesia tidak benar-benar meloncat. Kita tidak jatuh, tetapi juga tidak melompat. Kita bertahan di zona nyaman pertumbuhan, stabil, tetapi stagnan. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya pertumbuhan, melainkan pada siapa yang benar-benar merasakan hasilnya.
Ketika jutaan orang tetap berada dalam kemiskinan dan ketimpangan tidak banyak berubah, pertumbuhan kehilangan makna sosialnya. Ia menjadi angka yang rapi dalam laporan, tetapi tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, persoalan kita bukan sekadar kegagalan implementasi kebijakan. Persoalannya lebih mendasar, yakni ada yang keliru dalam desain pembangunan itu sendiri.
Papua memberi gambaran paling jelas tentang paradoks tersebut. Di wilayah yang kaya sumber daya alam, tingkat kemiskinan tetap tinggi dan kualitas hidup tertinggal.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi secara nasional, disertai capaian Indeks Pembangunan Manusia yang juga berada di posisi terbawah (Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, Jakarta: BPS, 15 Juli 2025; Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2024, Jakarta: BPS, November 2024).
Fenomena ini dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai resource curse, yaitu kondisi ketika kekayaan sumber daya alam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Kajian empiris menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, daerah kaya sumber daya justru rentan mengalami ketimpangan dan stagnasi pembangunan (Sachs, J.D. & Warner, A.M., “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Journal of African Economies, Vol. 9, No. 3, 2000, hlm. 325–361; diperbarui dalam berbagai studi lanjutan hingga 2020-an).
Namun seperti dijelaskan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson, akar persoalan bukan pada sumber daya, melainkan pada institusi yang tidak inklusif (Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, New York: Crown Business, 2012).
Kondisi tersebut tidak berdiri sendiri. Indonesia saat ini menghadapi tiga persoalan struktural yang saling mengunci.
Pertama, kemiskinan yang semakin sulit diturunkan. Laju penurunannya melambat, bahkan sempat mundur pascapandemi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif untuk mengangkat kelompok paling bawah (Todaro & Smith, Economic Development, 13th Edition, Boston: Pearson, 2020).
Kedua, pasar kerja yang rapuh. Sekitar 59 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial memadai. Dalam kondisi seperti ini, guncangan kecil sekalipun dapat mendorong jutaan orang kembali ke kemiskinan.
Risiko ini semakin besar di tengah disrupsi teknologi, sebagaimana diproyeksikan dalam laporan World Economic Forum (WEF, The Future of Jobs Report 2023, Geneva, 2023).
Ketiga, tekanan lingkungan yang terus meningkat. Target energi terbarukan Indonesia masih jauh dari capaian, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada pola yang tidak berkelanjutan (Kementerian ESDM, Outlook Energi Indonesia 2024, Jakarta: KESDM, 2024).
Di tengah kondisi tersebut, kebijakan hilirisasi sering dikutip sebagai keberhasilan. Namun pertanyaan mendasar tetap sama: siapa yang menikmati nilai tambah tersebut?
Seperti dijelaskan oleh Dani Rodrik, banyak negara berkembang mengalami premature deindustrialization, yakni kehilangan basis manufaktur sebelum mencapai tingkat kemakmuran (Rodrik, Journal of Economic Growth, Vol. 21, No. 1, 2016).
Lebih jauh, Mushtaq Khan mengingatkan bahwa tanpa kapasitas negara yang kuat, kebijakan industri berisiko dikuasai oleh kepentingan sempit (Khan, SOAS Working Paper, London, 2010).
Ambisi Indonesia Emas 2045 menuntut pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Namun hingga kini, pertumbuhan masih tertahan di kisaran 5 persen. Artinya, ada kesenjangan antara optimisme kebijakan dan realitas struktural di lapangan.
Pada saat yang sama, kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar. Hasil PISA menunjukkan kemampuan dasar pelajar Indonesia masih tertinggal (OECD, PISA 2022 Results Volume I, Paris: OECD Publishing, 2023).
Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan tidak terjadi secara alami. Ha-Joon Chang menegaskan bahwa industrialisasi membutuhkan peran aktif negara dalam pendidikan dan industri (Chang, Kicking Away the Ladder, London: Anthem Press, 2002).
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah seberapa tinggi kita tumbuh, melainkan ke mana arah pertumbuhan itu membawa kita. Jika pertumbuhan hanya memperkaya sebagian kecil dan meninggalkan sebagian besar, maka itu bukan kemajuan, melainkan ketimpangan yang dipercepat.
Dua dekade menuju 2045 masih memberi waktu. Namun waktu saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah arah, bukan sekadar mempertahankan stabilitas.
Jika tidak, kita mungkin akan tiba di 2045 dengan ekonomi yang tetap tumbuh, tetapi masyarakat yang masih tertinggal. Dan saat itu terjadi, kegagalan itu bukan karena kita kekurangan data atau teori, melainkan karena kita memilih untuk tidak mengubah apa yang sejak awal sudah jelas bermasalah.(Red)
