RILIS INDONESIA.COM-Lampung Utara, — Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan PT Kencana Acidindo Perkasa (PT KAP) hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Pekerja diketahui telah mendaftarkan perselisihan tersebut sejak 12 Oktober 2026, sebelum akhirnya menghadiri proses pertemuan di hadapan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara pada 2 November 2026 Saat itu dihadiri Pekereja TS dan perwakilan dari Sungai Budi group HRD Umam.
Dalam undangan resmi Disnaker, perundingan bipartit telah dinyatakan gagal sehingga penyelesaian perselisihan dilanjutkan melalui mekanisme mediasi tripartit. Meski demikian, pihak pekerja masih menunjukkan itikad baik dengan memberikan kesempatan tambahan kepada perusahaan untuk membuka ruang perundingan guna mencapai kesepakatan secara damai.
Namun, hingga Rabu (11/11/2026), kepastian keputusan dari manajemen perusahaan belum juga diperoleh. Berdasarkan komunikasi dengan mediator hubungan industrial, pihak mediator masih menunggu jawaban dari pimpinan perusahaan.
Pihak pekerja meminta agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Ia mendorong agar proses mediasi tripartit segera kembali dijadwalkan dan dilaksanakan secara resmi dengan melibatkan kedua belah pihak.
“saya sudah menghubungi mediator dan meminta agar segera ada kejelasan terkait perselisihan ini semua prosedur sudah saya ikuti saya harap pihak perusahaan segera menentukan apa keputusan nya agar persoalan ini tidak berlarut-larut,jika tidak ada lagi Kesepakatan saya meminta agar pihak Mediator dapat segera mengeluarkan anjuran dan risalah sebagai dasar saya melangkah ke tahap selanjutnya” ujar TS
Selain itu, pekerja meminta agar setiap tahapan mediasi dituangkan dalam risalah resmi. Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai kesepakatan, pekerja berharap mediator dapat menerbitkan anjuran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Pekerja menegaskan bahwa dirinya tetap mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Namun, kepastian hukum dan penyelesaian yang jelas juga menjadi hal penting agar hak-hak pekerja tidak terus tertunda.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT KAP masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan terkait perkembangan penyelesaian perselisihan tersebut.(Red)
